Sinar Harapan ID – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pengakuan kepada tiga inisiatif asal Indonesia dalam ajang Penghargaan Pelayanan Publik PBB (UN Public Service Awards/UNPSA) 2026. Ketiga program tersebut dinilai berhasil mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) melalui pelayanan publik yang inovatif, inklusif, dan transparan.
Penghargaan akan diserahkan pada Forum Pelayanan Publik PBB yang berlangsung di Tbilisi, Georgia, pada 25 Juni 2026. Secara keseluruhan, terdapat 12 inisiatif dari delapan negara yang terpilih sebagai penerima penghargaan tahun ini.
Indonesia meraih satu penghargaan utama melalui program “Berdaya Srikandi” yang dijalankan Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Program tersebut memenangkan kategori pelayanan publik yang responsif gender.
Melalui pendekatan budaya, program Berdaya Srikandi memberdayakan perempuan pesisir yang rentan secara ekonomi dengan pelatihan keterampilan, pengembangan usaha, serta pendampingan berkelanjutan. Keterlibatan perempuan lokal berpendidikan tinggi sebagai fasilitator dinilai mampu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mengatasi hambatan sosial dan budaya, sehingga mendorong kemandirian ekonomi dan memperluas inklusi sosial.
Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperoleh penghargaan kehormatan (Honourable Mention) dalam kategori lembaga publik yang transparan dan akuntabel untuk pencapaian SDGs melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
Program yang diterapkan di lebih dari 75 ribu desa di Indonesia tersebut berhasil menstandarkan tata kelola keuangan desa, mulai dari penganggaran hingga pelaporan. Integrasi dengan berbagai sistem pemerintah memungkinkan pengawasan secara real time serta memperkuat transparansi dan pencegahan penyimpangan.
Penghargaan kehormatan lainnya diterima Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui aplikasi Multiplatform Mitigasi dan Penilaian Bahaya Geologi (MAGMA). Program ini masuk dalam kategori pelayanan inklusif dengan prinsip “Leave No One Behind”.
Aplikasi MAGMA menyediakan informasi kebencanaan secara langsung dan mudah diakses oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan. Kehadiran platform tersebut dinilai memperkuat sistem peringatan dini, mendukung pengambilan keputusan secara cepat, serta membantu meminimalkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur akibat bencana geologi.
Menurut PBB, penghargaan tahun ini diseleksi dari lebih dari 700 pendaftar yang berasal dari 62 negara. Berbagai inovasi yang terpilih dinilai mampu menjawab tantangan pelayanan publik sekaligus mempercepat pencapaian SDGs melalui pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif.
Upacara penganugerahan akan dipimpin Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, Li Junhua, dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pelayanan Publik PBB yang diperingati setiap 23 Juni.
Penghargaan Pelayanan Publik PBB telah diselenggarakan sejak 2003 dan menjadi salah satu penghargaan internasional paling bergengsi di bidang pelayanan publik. Hingga kini, lebih dari 300 inisiatif dari berbagai negara telah memperoleh pengakuan atas kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
