SinarHarapan.id – Indonesia berhasil menghimpun dukungan dari 68 negara lintas kawasan dalam sebuah pernyataan bersama di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyoroti pentingnya akses pangan bergizi bagi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang ke-62 Dewan HAM PBB di Jenewa, saat Dialog Interaktif dengan Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Kesehatan, Rabu (17/6). Negara-negara pendukung berasal dari berbagai kawasan, mulai dari Afrika, Asia-Pasifik, Eropa, hingga Amerika.
Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Achsanul Habib, yang membacakan pernyataan Indonesia, mengatakan bahwa dukungan luas dari berbagai kawasan menunjukkan semakin besarnya perhatian dunia terhadap isu gizi anak sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
“Menyatukan puluhan negara dari berbagai kawasan dalam satu posisi bersama bukan hal yang mudah. Dukungan ini mencerminkan semakin kuatnya pengakuan bahwa akses terhadap pangan bergizi bagi anak merupakan isu yang mendesak dan bersifat universal,” ujarnya.
Indonesia menegaskan bahwa kecukupan pangan dan gizi merupakan landasan penting bagi terwujudnya hak atas kesehatan. Namun, hingga kini masih terdapat miliaran orang yang menghadapi kerawanan pangan, sementara jutaan anak mengalami kekurangan gizi yang berdampak pada kesehatan, pertumbuhan, dan masa depan mereka.
Menurut Indonesia, kondisi tersebut semakin berat di wilayah yang dilanda konflik maupun krisis kemanusiaan. Dalam situasi seperti itu, akses terhadap makanan bergizi dan layanan dasar sering kali menjadi sektor pertama yang terganggu.
Melalui pernyataan bersama tersebut, negara-negara pendukung menyerukan perlunya langkah konkret untuk memperluas akses yang setara dan berkelanjutan terhadap pangan bergizi bagi anak. Upaya yang didorong antara lain melalui program makan di sekolah, penguatan sistem pangan lokal yang tangguh, serta kebijakan perlindungan sosial yang menjangkau kelompok masyarakat paling rentan.
Indonesia juga menegaskan komitmennya di tingkat nasional melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia serta memberikan manfaat bagi ibu hamil dan ibu menyusui di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi anak merupakan bagian dari kewajiban negara dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Karena itu, akses terhadap makanan bergizi harus dipandang sebagai hak dasar yang wajib dijamin, bukan sekadar program sosial.
“Tidak ada anak yang seharusnya kehilangan masa depannya akibat kelaparan atau kekurangan gizi. Di balik setiap porsi makanan bergizi terdapat hak, martabat, dan masa depan seorang anak yang harus kita lindungi bersama,” tegas Indonesia dalam pernyataan tersebut.
