SinarHarapan.id – Pemerintah Kota Makassar bersama Yayasan Kota Kita dan UNESCO meluncurkan Gerakan Kota Inklusif Makassar, Rabu, 8 Mei 2025. Program ini bertujuan menjadikan Makassar sebagai kota yang ramah bagi penyandang disabilitas melalui pengumpulan data partisipatif dan kolaborasi multipihak.
Gerakan ini merupakan hasil kerja sama antara Bappeda Makassar, Yayasan Kota Kita, dan UNESCO Jakarta. Selama tujuh bulan ke depan, mereka akan menjalankan serangkaian kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil, serta pemuda untuk memetakan kebutuhan dan hambatan di wilayah perkotaan.
“Kota yang inklusif dimulai dari data yang inklusif,” kata Nina Asterina, Manajer Program Urban Inclusivity Yayasan Kota Kita. “Kami ingin memastikan suara kaum muda dan kelompok disabilitas terwakili dalam perencanaan kota.”
Libatkan PerDIK
Program ini melibatkan PerDIK (Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan) sebagai mitra utama. Mereka akan mendampingi proses pengumpulan data lapangan di sejumlah kelurahan di Makassar. Sebanyak 20 pemuda akan dilibatkan sebagai youth mappers untuk menjangkau sekitar 1.000 penyandang disabilitas.
Selain survei, rangkaian kegiatan juga mencakup lokakarya penguatan kapasitas bagi organisasi penyandang disabilitas (DPO) dan forum diskusi multipihak. Semua temuan akan disusun dalam dokumen “Profil Kota Inklusif Disabilitas Makassar” yang menjadi referensi dalam pembangunan kota ke depan.
Menurut Direktur dan Perwakilan UNESCO Jakarta, Maki Katsuno-Hayashikawa, kota yang inklusif tidak hanya soal aksesibilitas fisik, tapi juga pengakuan atas martabat dan representasi semua warga. “Dengan pendekatan partisipatif dan pengumpulan data yang kuat, kita bisa membangun kota yang memberdayakan semua orang,” ujarnya.
Inisiatif Serupa di Solo
Gerakan Kota Inklusif Makassar melanjutkan inisiatif serupa yang telah dijalankan Kota Kita dan UNESCO sejak 2017 di Surakarta dan Banjarmasin. Program terdahulu mengusung pendekatan co-design dan berhasil meraih penghargaan internasional seperti Transformative Urban Mobility Award 2018 dan IOPD Award 2024 untuk partisipasi anak dan pemuda.
Pemerintah Kota Makassar menyambut baik inisiatif ini. Kepala Bappeda Makassar menyebut program ini sebagai langkah penting untuk memastikan seluruh warga kota, tanpa kecuali, bisa berpartisipasi dalam pembangunan.
“Makassar ingin jadi kota yang adil bagi semua. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” kata perwakilan Bappeda dalam peluncuran tersebut.
Gerakan ini diharapkan menjadi fondasi awal menuju pembangunan perkotaan yang lebih setara, di mana penyandang disabilitas tidak lagi menjadi objek pembangunan, tetapi subjek yang turut menentukan arah kota.
