SinarHarapan.id – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang diselenggarakan pada 14 September 2024 di Jakarta dipastikan berlangsung tanpa intervensi dari pemerintah.
Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi), Nita Yudi, yang juga Sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, menegaskan bahwa semua inisiatif dalam Munaslub murni berasal dari Kadin Daerah dan asosiasi sebagai anggota luar biasa.
Nita menjelaskan bahwa penyelenggaraan Munaslub berdasarkan masukan sebelumnya dan permintaan resmi dari para ketua umum Kadin Daerah.
“Munaslub kemudian dijalankan karena Dewan Pertimbangan Kadin harus dapat memfasilitasi dan menjalankan Munaslub yang telah diminta,” ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen Kadin untuk mengakomodasi keinginan anggotanya saat dihubungi SinarHarapan.id
Sementara itu, Ketua Harian Jaringan Pengusaha Nasional, Widiyanto Saputro, menambahkan bahwa penyelenggaraan Munaslub bukanlah inisiatif dari ketua umum terpilih Anindya Bakrie, dan tidak ada permintaan maupun arahan dari pengusaha tersebut. Ia menekankan bahwa semua proses menuju Munaslub ditangani oleh anggota Kadin sendiri. Ini mencerminkan upaya para pengusaha untuk menyelaraskan Kadin dengan program-program pemerintah.
Widiyanto juga mengungkapkan bahwa selama beberapa bulan terakhir, muncul keprihatinan di kalangan anggota Kadin mengenai posisi organisasi yang dinilai semakin jauh dari pemerintah.
Beberapa pengurus Kadin Daerah merasa tidak lagi dilibatkan dalam koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama ketika Kadin menggelar acara untuk meningkatkan kapasitas pengusaha lokal. Hal ini disebabkan adanya pengurus Kadin yang dinilai berpihak pada salah satu pasangan calon presiden.
Akibat situasi ini, hubungan antara Kadin dan pemerintah menjadi canggung, dan Kadin dianggap pasif dalam menyuarakan kepentingan industri dan dunia usaha. Sejumlah asosiasi lain, seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), lebih aktif dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pengusaha.
Untuk itu, pengurus asosiasi akhirnya sepakat bahwa Kadin perlu berada satu frekuensi dengan pemerintah agar dapat membantu anggotanya secara efektif, sehingga permintaan untuk menggelar Munaslub muncul.
